Detail Jabatan
NAMA JABATAN
:
Bendahara
KODE JABATAN
:
UNIT ORGANISASI
a. JPT
:
Kepala Dinas Kesehatan
b. Administrasi
:
Sekretaris
c. Pengawas
:
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
IKHTISAR JABATAN
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan di lingkungan Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan ketentuan dan arahan pimpinan sebagai bahan pelaksanaan urusan eselon IV terkait di unit kerja/ UPT.
SYARAT JABATAN
a. Pendidikan
:
S1 di bidang Akuntansi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
b. Kursus/ Diklat
1). Penjenjangan
:
Diklat Pra Jabatan
2). Teknis
:
Aplikasi SIMKEU dan Bendaharawan
c. Pengalaman Kerja
:
-
d. Pengetahuan Kerja
:
Peraturan dan pedoman terkait keuangan Negara
TUGAS POKOK
No | Uraian Tugas | Hasil | Jumlah Hasil | Waktu Penyelesaian (Jam) | Waktu Penyelesaian Efektif (Jam) | Kebutuhan Pegawai |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bendahara | 801.66 | 0.64 | |||
- | Menyusun bahan pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP | Menit/Orang | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyiapkan dokumen permintaan Uang Persediaan UP , Tambahan Uang Persediaan TUP dan langsung lS yang ditujukan kepada KPPN atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D | Dokumen | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan | Laporan | 4 | 20 | 80 | 0.06 |
- | Menatausahakan dan membukukan penggunaan anggaran yang berada dalam pengelolaannya | Kegiatan | 2 | 20.83 | 41.66 | 0.03 |
- | Melakukan pembayaran/distribusi uang kegiatan atas tagihan/kuitansi dan permintaan uang muka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di Satuan Kerja | Kegiatan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Membukukan, memverifikasi kelengkapan berkas dan mendokumentasikan bukti penerimaan dan pengeluaran uang atas pelaksanaan kegiatan | Kegiatan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Memotong, menyetorkan, membukukan dan melaporkan pajak belanja jasa dan barang yang ditujukan ke Kantor Pajak melalui Bank | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menutup buku pencatatan bulanan buku kas umum, buku kas, buku kas tunai, buku bank, buku uang muka, buku lS, buku pajak, dan buku penerimaan lain lain setiap akhir bulan dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan SIlABI | Kegiatan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Menyusun laporan bulanan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan melaporkan ke KPA Satuan Kerja | Kegiatan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban lPJ keuangan dan ADK ke KPPN | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang berada dalam pengelolaannya | Dokumen | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyetorkan PNBP kepada kas negara | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar SAI | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyusun laporan penerima kas dan arus kas PNBP | Laporan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan KPPN | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansi | Laporan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP | Laporan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Menyiapkan bahan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pemeriksa internal dan eksternal | Laporan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Menyusun dokumen pengembalian saldo UP/TUP dalam aplikasi Kementerian Keuangan SIMPONI untuk dilaporkan ke KPPN | Laporan | 2 | 20 | 40 | 0.03 |
- | Melakukan penyetoran uang pengembalian ke bank dan konfirmasi penyetoran ke KPPN dalam aplikasi | Kegiatan | 4 | 20 | 80 | 0.06 |
- | Melakukan dokumentasi bukti bukti fisik keuangan sebagai bahan audit | Kegiatan | 1 | 20 | 20 | 0.02 |
- | Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertangungjawaban kepada pimpinan | Laporan | 4 | 20 | 80 | 0.06 |
Jumlah Kebutuhan Pegawai | 801.66 | 0.64
1 orang |
||||
Jumlah Pegawai yang Ada | 1 orang |
BAHAN KERJA
No | Bahan Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Formulir SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) Surat SPTJM (Surat | Penyiapan dokumen permintaan pembayaran yang ditujukan kepada KPPN. |
2. | Pertanggungjawaban Mutlak) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) / Kuitansi pembayaran / Bukti pembayaran kegiatan | Pemeriksaan ketersediaan uang, pengambilan dan pencatatan uang dari Bank dan pembayaran atas tagihan/ kuitansi dan permintaan uang muka di lingkungan unit kerja/ UPT serta pembukuan dan pendokumentasian bukti penerimaan dan pengeluaran uang. |
3. | Formulir SSP | Pemotongan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan pajak belanja jasa dan barang |
4. | Data transaksi bulanan | Penutupan buku catatan bulanan dan menyusun laporan bulanan |
5. | Dokumen rekonsiliasi keuangan | Pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dan BMN |
6. | Notulen kegiatan | Penyusunan draft laporan kegiatan di subbagian terkait. |
7. | Catatan harian | Penyusunan laporan pelaksanaan tugas |
8. | Disposisi pimpinan | Pelaksanaan tugas kedinasan lain |
PERANGKAT KERJA
No | Perangkat Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Komputer, Printer, USB, ATK, Jaringan internet dan alat komunikasi | Pelaksanaan tugas sehari-hari. |
2. | UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara ; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permenkeu No. 40/2009 tentang Sistim Akuntansi Hibah. DIPA, RKAKL, POK Aplikasi SAI, SPM, SAKPA, SIMAK BMN Buku Cek | Pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan di lingkungan unit kerja/ UPT. |
TANGGUNG JAWAB
1. | Memeriksa Kebenaran data yang diterima |
2. | Memeriksa Kelengkapan peralatan kerja |
3. | Memeriksa Ketersediaan uang untuk pembayaran kegiatan dan transaksi |
WEWENANG
1. | Menilai kebenaran bahan kerja |
2. | Menggunakan perangkat kerja yang tersedia |
3. | Menolak/menunda pembayaran apabila tidak tersedian anggaran dan tidak didukung bukti yang sah. |
KORELASI JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja/ Instansi | Dalam Hal |
---|---|---|---|
1. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Perintah Tugas |
2. | Verifikator Keuangan | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | koordinasi kerja |
3. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | laporan |
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Konsultasi dan koordinasi kerja |
5. | Verifikator Keuangan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Koordinasi kerja |
6. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Arahan dan koordinasi kerja |
7. | Verifikator Keuangan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Koordinasi kerja |
8. | Pengadministrasi Keuangan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Koordinasi kerja |
9. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik | Koordinasi kerja, menerima instruksi kerja |
10. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Koordinasi dan printah pelaksanaan tugas |
11. | Verifikator Keuangan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Koordinasi kerja |
12. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan pelakasaan tugas |
13. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan | Kecamatan Padang Panjang Barat | pelaksanaan dan laporan |
14. | Verifikator Keuangan | Kecamatan Padang Panjang Barat | pelaksanaan dan laporan |
15. | Sekretaris Kecamatan | Kecamatan Padang Panjang Barat | pelaksanaan dan laporan |
16. | Camat Padang Panjang Barat | Kecamatan Padang Panjang Barat | penegasan, kegiatan dan laporan |
17. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Kecamatan Padang Panjang Barat | penegasan, kegiatan dan laporan |
18. | Sekretaris Kelurahan | Kecamatan Padang Panjang Barat | koordinasi dan laporan |
19. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
20. | Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
21. | Kepala Sub Bidang Pelaporan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
22. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
23. | Sekretaris | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | koordinasi, laporan dan konsultasi |
24. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | konsultasi dan koordinasi tugas |
25. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | Perintah Tugas/ Laporan |
26. | Verifikator Keuangan | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | Koordinasi Kerja |
27. | Pengolah Data Laporan Keuangan | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | Koordinasi Kerja |
28. | Penyusun Laporan Keuangan | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | Koordinasi Kerja |
29. | Inspektur | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | Koordinasi tugas |
30. | Sekretaris | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | Koordinasi tugas |
31. | Verifikator Keuangan | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | Koordinasi tugas |
32. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | Koordinasi tugas |
33. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Penyampaian lap. Pertanggung jawaban |
34. | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Penerbitan SP2D |
35. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan | Kecamatan Padang Panjang Timur | pelaksanaan dan laporan |
36. | Verifikator Keuangan | Kecamatan Padang Panjang Timur | pelaksanaan dan laporan |
37. | Sekretaris Kecamatan | Kecamatan Padang Panjang Timur | pelaksanaan dan laporan |
38. | Camat Padang Panjang Timur | Kecamatan Padang Panjang Timur | penegasan, kegiatan dan laporan |
39. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Kecamatan Padang Panjang Timur | penegasan, kegiatan dan laporan |
40. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
41. | Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
42. | Kepala Sub Bidang Pelaporan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | penegasan, kegiatan dan laporan |
43. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset | Badan Pengelola Keuangan Daerah | kegiatan dan laporan |
44. | Sekretaris | Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang | koordinasi, laporan dan konsultasi |
45. | Kepala Bidang Keuangan | Rumah Sakit Umum Daerah | menerima arahan dan pelaksanaan tugas |
46. | Kepala Seksi Perbendaharaan | Rumah Sakit Umum Daerah | menerima arahan dan pelaksanaan tugas |
47. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Koordinasi |
48. | Verifikator Keuangan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik | Koordinasi kerja |
49. | Sekretaris | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik | Koordinasi kerja |
50. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik | Koordinasi kerja |
51. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
52. | Kepala Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
53. | Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
54. | Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
55. | Kepala Seksi Penataan dan Pelestarian Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
56. | Kepala Seksi Pengolahan dan Layanan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
57. | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
58. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
59. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
60. | Verifikator Keuangan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
61. | Penyusun Laporan Keuangan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | koordinasi tugas |
62. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Kegiatan dan Laporan |
63. | Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Kegiatan dan Laporan |
64. | Kepala Sub Bidang Pelaporan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Kegiatan dan Laporan |
65. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Kegiatan dan Laporan |
66. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Penyampaian Laporan |
67. | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Penerbitan SP2D |
68. | Sekretaris DPRD | Sekretariat DPRD | Meminta Arahan |
69. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Sekretariat DPRD | Meminta Arahan |
70. | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Bagian Umum dan Keuangan | Meminta Arahan |
71. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
72. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
73. | Pengelola Program dan Kegiatan | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
74. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
75. | Pengadministrasi Keuangan | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
76. | Verifikator Keuangan | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
77. | Penyusun Laporan Keuangan | Sub Bagian Program dan Keuangan | Koordinasi |
78. | Sekretaris | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Perintah tugas |
79. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Konsultasi, Pelaporan |
80. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Koordinasi dan konsultasi kerja |
81. | Sekretaris | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Koordinasi dan konsultasi kerja |
82. | Sekretaris Dinas | Dinas Pangan dan Pertanian | Meminta arahan |
83. | Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Pangan dan Pertanian | Meminta arahan |
84. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
85. | Pengelola Program dan Kegiatan | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
86. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
87. | Pengadministrasi Keuangan | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
88. | Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Restribusi Daerah | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
89. | Verifikator Data Laporan Keuangan | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
90. | Penyusun Laporan Keuangan | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
91. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Dinas Pangan dan Pertanian | Koordinasi |
92. | Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Memberi Perintah |
93. | Verifikator Keuangan | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Koordinasi |
94. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Komunikasi dan Informatika | laporan , koordinasi dan arahan |
95. | Pengadministrasi Keuangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | koordinasi dan kerjasama |
96. | Verifikator Keuangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | koordinasi dan kerjasama |
97. | Penyusun Laporan Keuangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | koordinasi dan kerjasama |
98. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | meminta arahan |
99. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
100. | Pengelola Program dan Kegiatan | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
101. | Pengadministrasi Keuangan | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
102. | Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Restribusi Daerah | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
103. | Verifikator Data Laporan Keuangan | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
104. | Penyusun Laporan Keuangan | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
105. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
106. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Sekretariat Daerah Kota | arahan tugas |
107. | Bendahara | Sekretariat Daerah Kota | koordinasi tugas |
108. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | meminta arahan |
109. | Pengadministrasi Keuangan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
110. | Sekretaris | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | meminta arahan |
111. | Analis Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara | Badan Pengelola Keuangan Daerah | melakukan koordinasi |
112. | Analis Perbendaharaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | melakukan koordinasi |
KONDISI LINGKUNGAN KERJA
No | Aspek | Faktor |
---|---|---|
1. | Tempat Kerja | Di dalam ruangan |
2. | Suhu | Suhu kamar normal |
3. | Udara | Sirkulasi baik |
4. | Keadaan Ruangan | Cukup |
5. | Letak | Datar |
6. | Penerangan | Terang dengan lampu listrik |
7. | Suara | Tenang |
8. | Keadaan Tempat Kerja | Bersih |
9. | Getaran | Tidak ada Getaran |
RESIKO BAHAYA
No | Fisik/ Mental | Penyebab |
---|---|---|
1. | - | - |
2. | - | - |
SYARAT JABATAN LAINNYA
a. Keterampilan Kerja
Menguasai aplikasi Ms Office dan internet |
b. Bakat Kerja
G, Intelegensia
V, Bakat Verbal
Q, Bakat Ketelitian
G, Intelegensia
V, Bakat Verbal
Q, Bakat Ketelitian
c. Temperamen Kerja
D, Directing-Control-Planning (DCP)
M, Measurable & Verifiable Criteria (MVC)
D, Directing-Control-Planning (DCP)
M, Measurable & Verifiable Criteria (MVC)
d. Minat Kerja
Konvensional - Aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal
Konvensional - Aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal
e. Upaya Kerja
Berdiri
Duduk
Berdiri
Duduk
f. Fungsi Fisik
1) Kondisi Fisik
Jenis Kelamin
:
Pria atau Wanita
Umur (Tahun)
:
-
Tinggi Badan (cm)
:
-
Berat Badan (kg)
:
-
Postur Badan
:
-
Penampilan
:
-
2) Fungsi Fisik/ Fungsi Jabatan
Hubungan dengan Benda
:
-
Hubungan dengan Data
:
D3, Menyusun data
Hubungan dengan Orang
:
O6, Berbicara - memberi tanda